Banjir dan longsor Puncak KLH rehabilitasi DAS adalah langkah kritis Kementerian Lingkungan Hidup untuk melindungi wilayah hilir. Setelah bencana melanda, KLH bergerak cepat menegakkan hukum dan memulai pemulihan ekosistem DAS.
KLH Soroti Alih Fungsi Lahan Pemicu Bencana
KLH mencatat perubahan drastis tutupan vegetasi di hulu DAS Ciliwung—dari 6.136 ha jadi 5.417 ha antara 2013 dan 2023, sementara lahan terbuka meningkat dua kali lipat. Alih fungsi lahan lindung ini memperburuk risiko banjir dan longsor di wilayah Puncak serta Jabodetabek.
Segel dan Sanksi Paksaan Terhadap Usaha di Puncak
Pemerintah melalui KLH dan Gakkum LH menyegel, menyetop operasi, bahkan memaksa pembongkaran terhadap 8 usaha di Puncak yang terbukti merusak hulu DAS. Jika tak ditindaklanjuti dalam 30 hari, tindakan pidana dan perdata akan dilayangkan.
KLH Fokus Tegakkan Hukum Ganda: Administratif dan Pidana
Deputi Gakkum KLH berjanji memberi efek jera: membongkar bangunan ilegal, sigue sanksi administratif, pidana, dan meminta pemulihan ekologis. Langkah ini menegaskan bahwa KLH tidak main-main terhadap pelanggaran lingkungan.
Rehabilitasi Hulu DAS: Program Jangka Panjang
KLH tengah mempercepat penanaman pohon dan penataan ulang tata ruang di DAS Ciliwung dan Bekasi. Proyek ini mencakup ribuan hektare kawasan hulu untuk pulihkan fungsi resapan air alami.
KLH Kolaborasi Antarlembaga dan Tingkatkan Pengawasan Terhadap Banjir dan Longsor Puncak
Bersama Pemkab Bogor, Pemprov Jabar, dan DKI Jakarta, KLH pasang papan pengawasan di 33 titik rawan. Selain itu, KLH terus melakukan inspeksi dan menyegel usaha ilegal hingga arsitektur tata ruang dipertajam kembali.
Dampak Jangka Pendek & Panjang bagi Masyarakat Tentang Banjir dan Longsor Puncak
Dalam jangka pendek, warga Puncak dan Jabodetabek diharapkan merasakan penurunan frekuensi musibah yang terjadi. Sedangkan secara panjang, keberlanjutan layanan air bersih dan stabilitas ekonomi lingkungan terjaga.
Tantangan Rehabilitasi dan Penegakan Hukum
Menata ulang sebagian kawasan pemukiman yang tumbang sejak 2010–2022 butuh kajian ilmiah dan relokasi warga. Tugas berat ini memerlukan komitmen lintas sektoral dan alokasi anggaran.
KLH Tegaskan Komitmen untuk Perlindungan DAS
- Banjir dan longsor Puncak KLH rehabilitasi DAS menandai langkah tegas KLH dengan segel, sanksi, dan pemulihan ekosistem.
- Penegakan hukum ganda mencegah pelanggaran lingkungan dan menciptakan efek jera.
- Program rehabilitasi hulu DAS menjadi jalan pulih habitat alami sekaligus mencegah bencana hilir.
- Kolaborasi dengan pemda dan pengawasan aktif jadi kunci keberhasilan.
Dengan langkah ini, KLH optimis mereduksi risiko bencana ekologis dan menjaga ekosistem vital Puncak demi masyarakat yang lebih aman dan berkelanjutan.
