Ketua DPR RI Puan Maharani, menegaskan bahwa Undang‑Undang Kitab Undang‑Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru disahkan akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Pengumuman ini disampaikan usai rapat paripurna DPR yang menyetujui Revisi RKUHAP menjadi UU

Kitab Undang‑Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) lama telah berlaku sejak 1981, atau lebih dari 44 tahun, dan dianggap sudah tidak sepenuhnya relevan dengan perkembangan sistem hukum modern. Beberapa masalah utama yang mendorong revisi KUHAP meliputi:

Ketidakpastian hukum dalam prosedur penahanan, penyidikan, dan pengadilan.
Kelemahan perlindungan hak tersangka dan tahanan.
Keterbatasan mekanisme restorative justice untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan.
Ketidaksesuaian dengan perkembangan teknologi, seperti penyadapan digital, penggeledahan elektronik, dan manajemen bukti digital.

Revisi ini dilakukan melalui proses paripurna DPR, konsultasi publik, dan masukan dari lembaga hukum, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.

Proses Legislasi dan Pengesahan

Rapat Paripurna DPR: Pada 18 November 2025, RKUHAP disetujui menjadi UU. Ketua DPR Puan Maharani memimpin proses legislasi.
Pemeriksaan Publik: Lebih dari 130 masukan publik dari akademisi, LSM, dan masyarakat diserap dalam pembahasan.
Pengundangan: UU KUHAP baru dijadwalkan berlaku 2 Januari 2026, bersamaan dengan pengundangan KUHP baru, untuk memperbarui sistem hukum pidana nasional.

Perubahan Pokok dalam KUHAP Baru

a. Perlindungan Hak Tersangka

Penangkapan hanya dapat dilakukan jika terdapat minimal dua alat bukti dan kondisi tertentu, seperti menghindari pemeriksaan atau menghambat proses hukum.
Penahanan dilakukan berdasarkan izin hakim dan syarat hukum yang lebih ketat.
Hak tersangka untuk didampingi penasihat hukum diperkuat.

b. Restorative Justice

KUHAP baru memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif, yang memungkinkan penyelesaian kasus tanpa proses pengadilan formal dalam beberapa jenis pelanggaran, seperti tindak pidana ringan dan kasus masyarakat.
Hal ini bertujuan mengurangi beban pengadilan dan mendorong penyelesaian konflik yang lebih damai.

c. Praperadilan dan Kepastian Hukum

Prosedur praperadilan diperkuat untuk memastikan tindakan penyidikan, penangkapan, atau penahanan tidak disalahgunakan.
Pengadilan memiliki kewenangan meninjau legalitas tindakan aparat penegak hukum.

d. Coercive Measures (Langkah Paksa)

Penyadapan harus mendapat izin pengadilan.
Pemblokiran rekening dan penggeledahan digital membutuhkan persetujuan hakim.
Penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan diatur dengan mekanisme hukum yang lebih jelas.

Dampak UU KUHAP Baru

a. Dampak Hukum

Memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi bagi tersangka dan aparat penegak hukum.
Memperkuat kontrol dan pengawasan atas tindakan penegak hukum, mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang.
Menyesuaikan hukum acara pidana dengan perkembangan teknologi digital.

b. Dampak Sosial

Tersangka dan masyarakat memiliki hak lebih jelas dan terjamin dalam proses hukum.
Restorative justice membuka peluang penyelesaian sengketa yang lebih damai, terutama kasus ringan.

c. Dampak Sistemik

Pengadilan dapat mengelola kasus lebih efisien, mengurangi backlog perkara.
Aparat penegak hukum perlu pelatihan untuk menyesuaikan prosedur baru.

Tantangan Implementasi

Kesiapan Aparat Penegak Hukum: Polisi, jaksa, dan pengadilan harus menyesuaikan prosedur dan sistem kerja dengan UU baru.
Sosialisasi dan Edukasi Publik: Masyarakat perlu memahami hak-haknya agar UU baru efektif melindungi mereka.
Pengawasan dan Evaluasi: Agar KUHAP baru tidak disalahgunakan, diperlukan monitoring ketat dari DPR, Mahkamah Agung, dan LSM.
Infrastruktur Teknologi: Penerapan penyadapan digital, bukti elektronik, dan pengelolaan data memerlukan sistem IT yang handal.

Prospek dan Harapan

KUHAP baru diharapkan memperkuat sistem peradilan pidana Indonesia yang modern, adil, dan transparan.
Dengan mekanisme restorative justice, masyarakat dan aparat dapat menyelesaikan konflik dengan lebih cepat dan damai.
Reformasi ini membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan perlindungan HAM dalam sistem hukum pidana.
Kesuksesan UU ini tergantung pada implementasi yang konsisten dan pengawasan publik yang aktif.

Kesimpulan

UU KUHAP baru yang disahkan Ketua DPR RI Puan Maharani dan berlaku mulai 2 Januari 2026, menjadi tonggak penting modernisasi sistem hukum pidana Indonesia. UU ini memperkuat hak tersangka, memperkenalkan mekanisme restorative justice, memperjelas prosedur praperadilan, dan mengatur langkah paksa seperti penyadapan, penangkapan, dan penggeledahan dengan izin hakim.